Banda Aceh (ANTARA) - Sebanyak 99 sekolah menengah kejuruan (SMK) terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh meneken atau menandatangani perjanjian kerja sama rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Murthalamuddin di Banda Aceh, Jumat, mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut merupakan komitmen pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menjamin keberlangsungan pendidikan pascabencana.
"Program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dengan anggaran lebih dari Rp270 miliar. Semua anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN," kata Murthalamuddin.
Ia menjelaskan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi SMK pascabencana tersebut segera dicairkan dan langsung ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik di lapangan.
"Pekerjaan fisik dilaksanakan kepala sekolah yang bekerja sama dengan komite sekolah, dan seluruh prosesnya akan didampingi oleh aparat penegak hukum agar berjalan transparan dan akuntabel," katanya.
Murthalamuddin menyebutkan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara nasional di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologi mencapai Rp2,4 triliun.
Baca juga: Pidie Jaya tanam 300 pohon untuk pemulihan lahan pascabencana
"Anggaran tersebut dialokasikan secara khusus berdasarkan perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Murthalamuddin.
Ia menegaskan Pemerintah Aceh selama ini proaktif dalam mendukung percepatan program tersebut, khususnya dalam menyiapkan data dan dokumen administrasi yang dibutuhkan.
"Kami optimistis semester depan, sekolah-sekolah dengan kategori rehabilitasi ringan dan rehabilitasi sedang sudah dapat melaksanakan pembelajaran secara normal, termasuk penyediaan sarana pendukung," katanya.
Sementara, untuk sekolah yang membutuhkan relokasi atau penggantian bangunan, Pemerintah Aceh menargetkan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan pada tahun depan.
Menurut Murthalamuddin, langkah cepat yang dilakukan Kemendikdasmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi hak pendidikan anak-anak, bahkan bergerak lebih cepat dibandingkan sektor lainnya.
"Semua ini untuk memastikan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana tetap berjalan dan tidak terhenti akibat bencana," kata Murthalamuddin.
Baca juga: Wapres tinjau pembelajaran SMPN 1 Karang Baru pascabanjir Aceh
Baca juga: PMI Langkat salurkan bantuan paket Al Quran ke pesantren pascabencana
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
